Tubannews.id -Anggota DPRD Tuban periode 2024-2029 mayoritas telah memiliki modal gede untuk kembali mencalonkan diri pada periode berikutnya. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) salah satu acuannya.
Anggota Dewan Tuban periode ini kategori disiplin dan tertib dalam laporan tahunan. Semuanya telah melaporkan harta kekayaannya. Semoga rill dan tidak hanya sebagai syarat menggugurkan kewajiban. Aktifnya wakil rakyat dalam pelaporan LHKPN patut diapresiasi. Contoh kedisplinan yang akan berdampak positif pada kedisiplinan kinerjanya.
Ketua DPRD Tuban Sugiantoro saat dikonfirmasi perihal itu tak mengakui. Politisi Partai Golkar Tuban ini menyampaikan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tuban sudah menyampaikan LHKPN. “DPRD Kabupaten Tuban tertib mengirimkan LHKPN,” tegas Ugik, sapaan akrab Sugiantoro.
Dalam laman e-LHKPN KPK RI, data LHKPN anggota DPRD mudah diakses dan diunduh. Hasilnya, harta kekayaan yang telah dilaporkan nominalnya beragam. Ada yang kategori gede, kecil, dan hingga masih memiliki tanggungan hutang. Pula ada yang tak memiliki hutang sedikitpun.
Siswanto, Bendahara Fraksi PKB DPRD Tuban misalnya. Total harta kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp 13,5 Miliar. Nilai itu paling tinggi diantara wakil rakyat lainnya. Sedangkan tertinggi kedua Moh. Saefullah Ponco Eko dari Fraksi PKB sebanyak Rp 12,5 Miliar. Dan Khoirul Inayah Fraksi Golkar Rp 11,1 Miliar.
Wakil rakyat pendatang baru Gaguk Sudarmo dari Fraksi Golkar menempati posisi nomor empat dengan total kekayaan Rp 7,8 Miliar. Begitu juga Aguh Setyo Wacono Fraksi Golkar Rp 5,9 Miliar.
Sementara itu, Sri Rahayu Fraksi Golkar sekaligus Ketua Komisi IV menempati posisi urutan enam. Istri Sekda Tuban Budi Wiyana itu melaporkan harta kekayaannya Rp 5,7 Miliar. Dan posisi ketujuh ada nama Tulus Setyo Utomo Fraksi PDIP Rp 4,8 Miliar. Kedelapan ada nama Muhammad Zakki Sulton Fraksi Gerindra sebanyak Rp 4 Miliar. Kesembilan Aguk Sahabudin dari PPP dengan jumlah Rp 2,8 Miliar, serta posisi 10 ada nama Mat Dasim Fraksi PKB Rp 2,6 Miliar.
Siswanto, ketika dikonfirmasi merasa kaget. Jebolan pegawai Semen Indonesia ini meyakini laporan itu termasuk sebelum dirinya dilantik menjadi anggota DPRD Tuban periode 2024-2029. “Lho lho , niku laporan sebelum pelantikan inggih,” jawabnya dengan nada kagum. Saat disodorkan data LHKPN atas namanya, Siswanto mengakuinya. ” Inggih mboten berubah, sami kalih wedal syarat sebelum pelantikan wajib melaporkan LHKPN (Iya tidak berubah. Sama dengan waktu syarat sebelum pelantikan wajib melaporkan LHKPN),” bebernya.
Sementara itu Sri Rahayu mengaku tidak tahu duit sebanyak itu. “Kulo kok mboten semerap njeh. Jumlahnya kok buanyak duwit saking pundi niku mas…waduh… (Saya kok tidak tahu. Jumlahnya banyak uang dari mana itu Mas…Duh…),” jelasnya saat dikonfirmasi via whatsApp.
Tulus Setyo Utomo terkonfirmasi membenarkan nilai tersebut. “Betul Mas. Sepertinya itu yg saya laporkan,” kata Sekretaris DPC PDIP Tuban ini.
Sementara itu Aguh Setyo Wacono mengaku masih perlu mengecek terlebih dahulu nominal LHKPN tersebut untuk dipastikan. “Tak cek Sik ya Mas (Saya cek dulu ya Mas),” ucap pengusaha muda ini.
Mat Dasim dari Fraksi PKB menjelaskan benar tidaknya nominal itu hanya sebatas perkiraan dalam pelaporannya setiap tahun. ” Nek masalah leres mbotenne nggen kulo niku ancer-ancer sak monten. Tapi njih utange njih katah mas. Kulo gadah tanggungan rekening koran katah (Soal betul tidaknya, milik saya kisaran itu. Tapi hutangnya juga banyak. Saya punya tanggungan rekening koran banyak),” jelasnya.
Aguk Sahabudin saat dikonfirmasi enggan memberikan tanggapan. Politisi kawakan PPP ini hanya mengirimkan emoticon maaf.
Khoirul Inayah Fraksi Golkar asal Dapil V merasa terheran saat dikonfirmasi tentang LHKPN. ” Kok katah niku (Banyak sekali itu),’ jawab politisi asal Desa Latsari Kecamatan Bancar.
Sampai berita ini diunggah Moh. Saefulloh Ponco Eko belum berhasil dikonfirmasi. Ketika dikirim konfirmasi via whatsApp masih belum memberikan jawaban. (zak)
