Tubannews.id – Angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kabupaten Tuban pada APBD tahun 2022 lalu terbilang sangat tinggi, Jumat (14/4/2023).
Silpa di Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2022 itu mencapai Rp 686 miliar. Dengan kondisi Silpa yang cukup tinggi itu dinilai bahwa Pembangunan di Kabupaten Tuban tidak berjalan dengan maksimal.
Dengan tingginya angka Silpa tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi menyampaikan, adanya faktor perencanaan yang kurang matang dalam penggunaan anggaran itu.
Sehingga terjadi kendala-kendala teknis, seperti teknis lelang atau teknis pengerjaan serta tidak keberanian eksekutif untuk melangkah.
“Inilah tantangan eksekutif, harus ada pembenahan di tahun berikutnya ketika mau menyusun pekerjaan harus di rencanakan sebaik mungkin dan sematang mungkin sehingga tidak terjadi keteledoran,” ungkap Miyadi, Ketua DPRD Tuban.
Miyadi menambahkan, tingginya Silpa hingga lebih dari Rp 686 miliar itu terjadi dikarenakan keterlambatan dan ketidaksinkronan pekerjaan yang kemudian batal dilakukan pelelangan.
Maka dari itu, banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahun 2022 kemarin namun akan dikerjakan pada tahun berikutnya.
“Artinya, Silpa tahun 2022 kemarin, masuk tahun 2023 nanti dan akan dibahas di P-APBD tahun 2023,” jelas Miyadi.
Sementara itu, menyikapi hal itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyatakan bakal mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk serapan anggarannya.
Hasil evaluasi itu penting untuk menentukan kebijakan yang akan diambil tepat sasaran pada tahun anggaran berikutnya.
“Pada saat bulan Januari 2023 kami juga sudah mengevaluasi itu semua. Sehingga harapan kami di tahun 2023 ini, Silpa bisa kita tekan seminimal mungkin dan tidak terjadi hal besar. Sehingga bisa kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan tepat sasaran,” ungkap Aditya Halindra Faridzky, setelah Rapar Paripurna di DPRD Tuban beberapa waktu lalu.
Bupati Tuban yang akrab disapa Lindra ini menjelaskan, secara keseluruhan program kegiatan pembangunan Tuban di tahun anggaran 2022 telah terlaksana dengan baik.
Namun, ia mengakui ada beberapa kegiatan yang tertunda, sehingga baru bisa dilakukan pada tahun berikutnya.
“Ada perhitungan dari teman-teman OPD untuk memenuhi kebutuhan SDM di wilayah masing-masing. Karena ada kebijakan, regulasi dan sebagainya mengakibatkan kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan,” ungkapnya.(Ar)
