Tubannews.id – Seumlah petani yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban melakukan aksi penolakan terhadap rencana adanya proyek Onshore Receiving Facilites (ORF) milik perusahaan Krisenergy Ltd, Minggu (7/7/2024).
Puluhan petani dari desa tersebut menolak adanya rencana pembangunan pabrik Gas yang akan menggunakan lahan pertanian produktif di desa itu. Pasalnya jika lahan pertanian dijadikan pabrik maka bisa mengancam mata pencarian warga setempat.
Penolakan tersebut disuarakan lebih dari 30 warga yang sehari-hari berprofesi petani di Desa Dawung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, saat berunjuk rasa di lahan pertanian yang dipetakan akan terdampak proyek itu.
Koordinator aksi, Sudirman menyatakan bahwa seluruh petani di Desa Dawung menolak keras pembangunan ORF. Pasalnya, petani khawatir proyek itu justru akan merusak lingkungan.
“Semua petani tetap dengan pendiriannya bahwa menolak pembangunan pabrik gas (Krisenergy),” tegas Sudirman kepada wartawan.
Ia menyatakan, pembangunan pabrik gas ini akan menggusur lahan pertanian produktif di dua desa, yakni Dawung dan Kradenan. Sudirman menyebut bahwa hal itu akan membuat petani kehilangan tempat untuk bertani menghidupi diri.
“Ini lahan satu-satunya yang kami miliki sebagai sumber penghidupan keluarga kami. Kalau kami dipaksa untuk menjual tanah kami, nanti setelah ini kami seperti apa. Kami orang desa, basic kami hanya bertani,” ungkapnya.
Sementara itu, sedikitnya ada sekitar 24 hektar lahan pertanian produktif di dua desa yang akan digusur untuk dijadikan pabrik gas milik Krisenergy itu. Selama ini sawah-sawah yang akan djgusur mampu panen tiga kali dan dalam satu tahun, petani bisa panen sekitar 750 ton gabah.
“Presiden Jokowi pernah mengatakan jika ada lahan produktif harus dimanfaatkan untuk stok pangan Indonesia. Tapi disini kok malah mau digusur,” keluhnya.
Lebih lanjut, Sudirman menunding sosialisasi proyek pabrik gas itu tidak transparan. Lebih dari itu, ada upaya untuk memecah belah-belah masyarakat yang terdampak.
“Apa yang dilakukan pihak Krisenergy ini mengecewakan bagi kami. Waktu itu pihak Krisenergy menyampaikan baru mau masuk dan ada undangan di balai Desa Kradenan kita tunggu sampai delapan bulan. Tapi ketika masuk lagi tiba-tiba mereka sudah membawa peralatan dan pegawai masuk ke lahan warga,” tandasnya.(Ar)
