Tubannews.id – Menyikapi terkait kasus warga miskin yang tidak bisa berobat dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) hingga akhirnya meninggal dunia, puluham mahasiswa melakukan turun jalan, Selasa (14/5/2024).
Aksi demo dilakukan oleh puluhan mahasiswa PMII Tuban dengan sasaran kantor Pemkab yang berada di jalan Kartini, Kota Tuban. Dalam aksinya para mahasiswa yang kesal tak ditemui Bupati Tuban melakukan aksi tabur bunga di depan kantor Pemkab Tuban itu.
Dari pantauan di lapangan, puluhan aktivis PMII Tuban itu mulai aksi dari barat alun-alun Tuban menuju depan kantor Pemkab. Mereka membentangkan sejumlah spanduk yang berisikan tuntutan yang mendesak Pemkab Tuban harus peduli kesehatan masyarakat miskin.
“Kita sebagai mahasiswa harus selalu mengawal kebijakan dari pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin,” teriak salah satu mahasiswa saat orasi di depan kantor Pemkab Tuban.
Ketua PC PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan buntut adanya warga miskin yang meninggal dunia karena tidak bisa berobat menggunakan SKTM.
“Kemarin kita melihat kejadian warga miskin yang mau berobat menggunakan SKTM, tapi keterangan dari Kepala Desa yang mengawal masyarakat tersebut, pernyataan dari pihak sana (RSUD) menolak karena itu sudah dihapus per 1 Mei kemarin,” ungkap Wafa, setelah aksi.
Dari kasus tersebut, PC PMII Tuban memberikan catatan kepada Pemkab Tuban agar ketika membuat peraturan atau kebijakan baru disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
“Sehingga bisa memudahkan masyarakat untuk menyesuaikan peraturan yang baru tersebut,” imbuhnya.
Dalam aksi ini PC PMII Tuban menuntut, Pemkab Tuban tidak membuat kebijakan yang asal-asalan. Kemudian, setelah muncul kebijakan baru agar segera disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang menyangkut dengan masyarakat miskin.
Sementara itu, dalam aksi kali ini para mahasiswa PMII gagal untuk bisa bertemu langsung dengan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka hanya ditemui oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban yang menjawab dengan singkat dari tuntutan para mahasiswa.
“Masyarakat miskin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, itu aturan dan regulasinya sudah jelas,” ujar Esti Surahmi, Kepala Dinkes Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Tuban dihadapan para mahasiswa.(Ar)
