Tubannews.id- Tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 masih ada ganjalan. Salah satu penyebabnya Ketua DPRD Tuban M. Miyadi belum melakukan tandatangan terhadap penyelesaian Hasil Evaluasi Gubernur Jatim terhadap anggaran untuk tahun ini.
Entah bagaimana nasib rencana keuangan tahunan Kabupaten Tuban pada tahun pemilu 2024 itu. Padahal sejumlah agenda besar telah diusulkan untuk Tahun 2024 itu. Baik program Pemkab Tuban dan juga DPRD Tuban yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
Informasi yang dihimpun tubannews.id, Badan Anggaran DPRD Tuban menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kamis (18/12/2023) malam. Agendanya penyelesaian Hasil Evaluasi Gubenur Jatim terhadap APBD Tahun 2024 Kabupaten Tuban.
Ketua DPRD Tuban M. Miyadi menyampaikan, dari empat pimpinan DPRD Tuban hanya dirinya yang tak mau teken atas penyelesaian hasil evaluasi dari Gubenur Jatim terhadap APBD 2024.
”Wakil Ketua bertiga sudah ttd (tanda tangan), kecuali saya sebagai Ketua belum ttd. (Nasib APBD monggo ditanya ke Sekda),” kata M. Miyadi, saat dikonfirmasi tubannews.id, pada Senin (1/1/2024) malam.
Dia mengaku ada dua alasan dirinya tidak mau teken. Yang pertama Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan anggota DPRD belum kelar. Dan kedua Anggaran KONI yang tidak dicairkan.
Sampai berita ini diunggah, sejumlah pemangku kebijakan Pemkab Tuban belum bisa dikonfirmasi.
Sekretaris Daerah Tuban Budi Wiyana saat dihubungi ponselnya terdengar nada sambung dan belum diangkat. Saat dikirim konfirmasi via pesan pendek (whatsApp) belum dijawab.
Begitu juga Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat dihubungi ponselnya terdengar nada sambung dan konfirmasi via pesan singkat belum dijawab. Senada pula Kepal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Pemkab Tuban Arif Handoyo. (zak)
