Tubannews.id -Tujuh hari lebih telah berlalu terhitung sejak aktivis mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban menyampaikan tuntutan di gedung DPRD Tuban, pada Rabu (03/09/2025) lalu.
Bagaimana hasil tindak lanjut DPRD Tuban atas desakan aktivis tersebut, apakah sudah dieksekusi atau masih jalan di tempat.
Respon atas aksi tersebut, DPRD Tuban menyampaikan dua janji. Pertama akan segera menyampaikan rekomendasi ke pusat terkait tuntutan kebijakan pusat. Kedua melakukan evaluasi bersama eksekutif atas kebijakan di Tuban.
Sayangnya, janji yang kedua DPRD Tuban untuk segera melakukan evaluasi bersama eksekutif nampaknya belum terealisasi. Yakni terkait tuntutan evaluasi pengadaan kendaraan dinas baru Inspektorat dan evaluasi tunjangan perumahan anggota dan pimpinan DPRD.
Ketua DPRD Tuban Sugiantoro ketika dikonfirmasi perihal evaluasi bersama eksekutif belum memberikan jawaban yang pasti.
“(Terkait tuntutan tentang Kebijakan di Tuban) Kami sudah rapat internal, sambil nunggu arahan dari pusat,” jawab dia saat dikonfirmasi tubannews.id, pada Kamis (11/09/2025).
Sementara enam tuntutan berkaitan dengan kebijakan pusat telah direkomendasi.
“Kemarin sudah ditindaklanjuti sekwan (Sekretaris Dewan/DPRD) untuk mengirim surat rekomendasi,” jelasnya.
Disampaikan politisi Partai Golkar ini, surat rekomendasi atas tuntutan aktivis ini telah dikirim ke pusat tertanggal 8 September 2025.
Enam tuntutan aktivis mahasiswa terkait kebijakan pusat sebagai berikut ;
1. Penolakan terhadap kenaikan tunjangan dan fasilitas DPR.
2. Pengesahan RUU Perampasan Aset.
3. Transparansi penanganan kasus Affan Kurniawan.
4. Pengkajian ulang Pasal 7A dan 7B UUD 1945 terkait pemberhentian Presiden dan Wapres.
5. Pemecatan wakil rakyat yang dianggap toxic.
6. Pembenahan institusi publik secara serius.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian Pemkab Tuban Arif Handoyo saat dikonfirmasi mengaku sampai saat ini Pemkab Tuban belum menerima undangan dari DPRD Tuban terkait evaluasi bersama eksekutif. ” Belum ada,” jelasnya, Kamis (11/09/2025). (zak)
