Tubannews.id – Entah siapa yang menjadi penanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ujian calon perangkat desa di Kabupaten Tuban pada Rabu (9/8/2023) lalu.
Disaat pelaksanaan ujian ini menuai sorotan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seakan tak ikut campur tangan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban saat dikonfirmasi tubannews.id enggan memberikan keterangan. ‘’Monggo ten pak Kadin Mas, SOP-nya Kabid nggak punya wewenang,’’ jawabnya singkat, pada Kamis (10/8/2023) malam.
Sebagaimana diketahui, Anggota DPRD Tuban Fahmi Fikroni angkat bicara terkait proses selama ujian yang berlangsung di 19 kecamatan yang ada di Tuban ini.
Anggota Fraksi PKB DPRD Tuban Fahmi Fikroni kepada tubannews.id menyampaikan sejumlah catatan evaluasi hasil pengawasan dan juga aduan Masyarakat tentang ujian yang bekerjasama dengan universitas ternama di Indonesia, ini.
Sedikitnya ada sembilan catatan yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Tuban. Mulai tentang kedatangan soal, kondisi keamanan soal dan lembar jawaban komputer, dan lainnya. Pihaknya menyayangkan pelaksanaan yang terkesan asal-asalan.
Terkait evaluasi salah satu anggota DPRD Tuban itu, Kepala Dinsos P3A PMD Tuban Sugeng Purnomo enggan memberikan statmen.
‘‘Dinsos tidak bisa memberikan statmen karena kontraknya tidak dengan dinas, tapi dengan desa langsung. Trims infonya,’’ jawab dia singkat kepada tubannews.id, pada Jumat (11/8/2023). (zak)
