Tubannews.id – Pemasukan anggota DPRD Tuban tidak hanya untuk kebutuhan keluarga dan konstituen saja. Namun take home pay setiap bulan ada yang disisihkan untuk setoran ke partai politik yang turut mengantarkannya melenggang ke kursi DPRD atau untuk kebutuhan fraksi.
Besarannya variatif. Menyesuaikan kesepakatan atau keputusan masing-masing partai.
Partai Demokrat misalnya mengharuskan anggotanya yang duduk di gedung DPRD Tuban Rp 4,5 juta. Nominal itu setiap bulan wajib diberikan dengan istilah iuran fraksi.
” Rp 4,5 juta Mas. Itu iuran fraksi,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Tuban sekaligus Ketua Fraksi Demokrat Amanat Pembangunan DPRD Tuban Imam Sutiono, saat dikonfirmasi tubannews.id, Sabtu (13/09/2025).
Partai berlambang mercy ini memiliki tiga wakil rakyat. Yakni dari Dapil 2, Dapil 5 dan Dapil 4. Sehingga total setiap bulan yang masuk fraksi Rp 13,5 juta.
Berbeda dengan Partai Golkar yang memiliki 20 kursi DPRD Tuban. Sekretaris DPD Partai Golkar Tuban Suratmin menyampaikan sejak periode yang lalu sampai saat ini Ketua DPD Golkar Tuban tidak menentukan berapa nominalnya. Bahkan Ketua DPD Partai Golkar Tuban mempersilahkan untuk ditentukan oleh fraksi sendiri. “Yang mana disepakati oleh semua anggota FPG (Fraksi Golongan Karya) Rp 5 juta,” jelas Ketua Fraksi Golongan Karya DPRD Tuban.
Menurutnya, dana ini juga dipergunakan untuk kegiatan fraksi dalam menjalankan fungsi sebagai kader dan fungsionaris Partai Golkar.
Dengan nominal Rp 5 juta, maka dari jumlah anggota DPRD Fraksi Golkar sebanyak 20, pemasukan partai/fraksi setiap bulannya bisa mencapai Rp 100 juta.
Nominal iuran itu sama dengan Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua partai ini juga anggota DPRD-nya membayar iuran fraksi Rp 5 juta perbulan.
“Alhamdulillah setiap anggota Rp 5 juta,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD Tuban Sigit Ari Wijaya.
” Rp 5 juta, Mas,” jawab singkat Ketua DPC PPP Tuban sekaligus anggota DPRD Tuban Achmad Husam.
Sedangkan Partai Gerindra Tuban memberikan besaran Rp 6 juta bagi seluruh anggota fraksinya membayar iuran bulanan fraksi/partai. “Rp 6 juta, Gus,” terang Ketua DPC Partai Gerindra Tuban yang juga Wakil Ketua DPRD Tuban.
Di DPRD Tuban, partai milik Presiden Prabowo Subianto ini memiliki wakil empat anggota. Dari Dapil 2, Dapil 3, Dapil 1, dan Dapil 5.
Bagaimana dengan PDI Perjuangan Tuban. Belum satupun politisi partai ini berani blak-blakan membeber jumlah nominal iuran wajib tersebut. Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban sekaligus Wakil Ketua DPRD Tuban Andhi Hartanto enggan memberikan jawaban alias bungkam. Politisi asal Soko ini hanya menjawab salam dan mengirimkan emotikon mohon maaf. Begitu juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tuban yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban Tulus Setyo Utomo. “Maaf internal kita, Maaf ya,” ungkapnya.
Partai Amanat Nasional Tuban dengan satu kursi parlemen tak menyebut secara rinci nominalnya. Menurut Ketua DPD PAN Tuban Mashadi, iuran wajib yang dibebankan pada anggota DPRD Tuban dari PAN setiap bulannya dalam hitungan prosentase. ” 20 persen dari gaji,” ungkapnya.
Nah, apabila penghasilan bersih anggota dewan berkisar Rp 25 juta perbulan, maka ditaksir setiap bulan harus membayar iuran partai Rp 5 juta.
Sedangkan Fraksi PKB DPRD Tuban nominal iurannya bervariatif. Mulai Rp 10 juta hingga Rp 11 juta. Menurut sumber terpercaya pada partai yang pernah berkuasa ini, iuran itu sesuai dengan ketentuan partainya di Kabupaten Tuban dan mengikuti instruksi DPP PKB. ” Tapi jangan diumumkan (nominalnya),” pinta sumber terpercaya tersebut. (zak)
