Tubannews.id – Hingga sejauh ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban masih belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) pada tahun anggaran 2021.
Sejak beberapa bulan lalu, pihak Kejaksaan Negeri Tuban telah menaikkan status dari dari penyelidikan menjadi penyidikan untuk kasus dugaan korupsi APMD di wilayah Kabupaten Tuban, Selasa (21/11/2023).
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban, Armen Wijaya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP.
“Kita tinggal menunggu hasil audit BPKP. Mudah-mudahan setelah itu keluar, Insyaallah kita akan melakukan pres rilis lagi perkembangan penyidikannya seperti apa?,” tegas Armen Wijaya, beberapa waktu lalu di kantornya.
Penyidik kejaksaan itu pun telah mengantongi nama calon tersangka dalam kasus tersebut. Namun, pihaknya tidak mau terburu-buru menyampaikan identitas nama tersebut karena masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.
“Kalau audit BPKP selesai, ya selesai targetnya, Insyaallah. Nanti kita lihat, selesaikan dulu perhitungannya,” kata Armen Wijaya menjawab pertanyaan terkait nama calon tersangka.
Pihaknya kembali menegaskan kalau perhitungan audit BPKP rampung, maka sudah barang tentu nantinya akan disampaikan nama tersangkanya.
Seperti di beritakan sebelumnya, penyidik telah menaikkan status dugaan kasus korupsi pengadaan mesin APMD dari penyelidikan ke tahap penyidikan sejak tanggal 25 Juli 2023 lalu. Hal tersebut berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tuban.
Dalam penanganan perkara itu sedikitnya sudah ada 60 orang diminati keterangan sebagai saksi. Bahkan, penyidik kejaksaan juga telah menggeledah kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo dan SP) kabupaten setempat, Kamis (19/10/2023), guna mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti dalam perkara tersebut.(Ar)
