JEPARA – Sekitar 18,25 persen kredit macet di Indonesia atau setara dengan Rp 86 miliar, berasal dari sektor perikanan. Ganjar Pranowo akan menghapus utang atau kredit macet nelayan di Indonesia, agar mereka lebih sejahtera.
Rencana calon presiden (Capres) nomor urut 3 ini disambut baik Ketua HNSI Jawa Timur, Mochamad Nur Arifin. Menurutnya, itu program yang sangat bagus dan progresif untuk menyejahterakan nelayan kecil.
Tokoh yang karib disapa Gus Ipin ini mengatakan, banyak nelayan kecil yang tak bisa menikmati hasil tangkapan ikan secara maksimal, karena terjerat sistem ijon. Di mana, sebelum melaut mereka sudah terikat perjanjian dengan tengkulak atau pengijon yang meminjami modal untuk melaut.
“Saya bersyukur kalau itu bisa dilaksanakan. Teman-teman nelayan kecil pasti sangat terbantu, sehingga tidak perlu terjerat ijon yang membuat daya tawar mereka rendah dihadapan offtaker,” kata pria yang juga menjabat sebagai Bupati Trenggalek ini.
Senada disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah (Jateng), Riswanto, mengatakan program tersebut positif untuk nelayan. Hanya, kata dia, program ini harus tepat sasaran agar manfaatnya bisa dirasakan oleh nelayan.
“Itu bagus. Tapi harus didasarkan pada data yang akurat, karena untuk membereskan ini juga tidak mudah,” katanya.
Di samping itu, kata Riswanto, batas utang yang akan dihapuskan atau kredit macet yang diputihkan juga harus jelas. Selain itu, apakah yang akan dibereskan adalah hanya utang yang ada di lembaga perbankan resmi atau juga sampai pada utang ke rentenir, tengkulak, dan pengijon.
“Karena masalah nelayan ini kompleks. Utangnya tidak hanya ke bank saja. Nelayan-nelayan kecil yang tidak bankable, mereka terjerat utangnya ke rentenir dan tengkulang yang memberi pinjaman modal untuk melaut,” terang dia.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengatakan siap menghapuskan utang nelayan atau memutihkan kredit macet nelayan di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, banyak nelayan tak sejahtera dan tak dapat menikmati hasil tangkapan karena terjerat utang.
Hal itu disampaikan calon presiden (capres) nomor urut 3 di hadapan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Selasa (19/12/2023). Hadir dalam acara itu, Rektor dan Wakil Rektor IPB, para guru besar, dosen, alumni serta civitas akademika IPB lainnya.
“Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir. Selain pelatihan, pendampingan dan pemberian bantuan alat tangkap atau solar subsidi, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan,” kata Ganjar.
Banyak nelayan yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dari melaut karena terjerat utang. Sehingga, mereka terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga rendah kepada pemberi utang. Dari data yang dihimpun, ada sekitar 8,25 persen kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan.
“Jumlahnya tidak banyak, sekitar Rp186 miliar. Maka sangat mungkin, kredit nelayan yang macet itu kita hapuskan saja, setelah itu kita bina dan dampingi mereka,” ucapnya.
Di sinilah, lanjut Ganjar, peran data sangat penting. Satu Data Indonesia termasuk di dalamnya data petani dan nelayan harus diwujudkan agar program ini bisa dilaksanakan secara baik, lancar dan tepat sasaran.
“Kalau Satu Data Indonesia beres, yang seperti ini tidak sulit dilakukan tindakan afirmatif,” tegasnya. (*/zak)
